demokrasi yang tidak sesuai

Penasehat KNPI Humbahas :  

Demokrasi Abal-abal

Dolok Sanggul, Batak Pos

            Diduga tidak sesuai atas survey maupun polling dalam penentuan siapa kandidat yang diusung dari partai untuk cagubsu dan cawagubsu, seorang tokoh masyarakat menilai demokrasi di Sumut abal-abal.

            Dikatakan oleh, Erikson Simbolon Penasehat DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan, pasca pendaftaran pada calgub dan cawagub untuk Provinsi Sumut merupakan demokrasi abal-abal dikarenakan bahwa pengurus partai tingkat provinsi benar terabaikan dan terpaksa mengiyakan apa kata pusat.

            Sementara, survey dan polling sudah menentukan selama ini namun hal itu percuma dan terabaikan karena hanya segelintir dari perkataan pusat dalam penetapan cagub dan wagub.

“kita menilai dan menyayangkan melihat dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kasihan tokoh favorit, kasihan yang melakukan survey dan polling dan kasihan demokrasi”, riak Erik kepada Batak Pos via pesan singkat dalam siaran persnya, Minggu (18/11).

            Dikatakan Erik juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Humbahas menambahkan, seharusnya penentuan kandidatnya untuk menentukan siapa yang mau diusung partai melihat dari hasil survey dan polling yang selama ini dilakukan oleh para peserta yang mau ikut maju pada cagubsu sebelum menentukan akan pasangannya.

            Kemudian, dalam penentuan itu juga memang dikuatkan dari survey dan polling untuk mengusung kandidatnya agar benar-benar dipilih oleh masyarakat. Yang bukan menentukan pilihan sendiri ataupun kehendak sendiri.

            Sebaliknya lagi, sebelum pendaftaran maupun terpilihnya seorang kandidat itu yang diusung dari partai untuk maju cagub, partai juga membuat sikap akan menentukan siapa cagub yang akan diusung dari partainya melihat dari survey dan polling.

            Tetapi sebaliknya semua itu hanya bohong belaka , karena hanya segelintir dari orang pusat langsung menentukan kandidat yang diusung hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota akhirnya diam seribu bahasa.

”berarti kebalikannya,  suara rakyat adalah suara tuhan (fox populy fox dei) menjadi suara rakyat suara partai dan itu terjadi sesuai penentuan partai. Kini Sumut bukan yang dulu lagi benar-benar orang demokrasi, baik itu masyarakatnya maupun dari partai sendiri namun Sumut kini memang sudah rusak,” tegas Erikson Ketua Assosiasi Hutan Tanaman Rakyat (AHTR) Kabupaten Humbahas.gam