Minggu, 13 April 2014

BPK RI : Pemkab Humbanghas Belum Selesaikan LKPD TA 2013



BPK RI : Pemkab Humbanghas Belum Selesaikan LKPD TA 2013

Dolok Sanggul, Batakpos Online

            Sampai saat ini, Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan belum menyelesaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 lalu. Untuk diperiksa oleh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

            Demikian keterangan itu dikatakan oleh, Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Provinsi Sumatera Utara Daniel Sembiring kepada wartawan via pesan singkatnya belum lama ini.

            Daniel, sebelumnya dikonfirmasi mengenai ada desakan masyarakat agar BPK lebih jeli melakukan pemeriksaan proyek di Jln Letkol G.A Manullang kegiatan pengaspalan yang menelan biaya Rp 3.149.910.000,00 dengan ada dugaan pembengkakan anggaran serta dugaan asal jadi.

            Itupun, Daniel hanya menjawab, ianya tidak punya kapasitas untuk memberikan keterangan. Karena ada tim yang mencek hal tersebut. Namun, ianya sudah memberikan materi konfirmasi tersebut ke temannya yang akan masuk ke Humbang Hasundutan nantinya.

            Selain itu, Daniel mengakui, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum menyelesaikan LKPD TA 2013 lalu ke BPK untuk diperiksa.

            “ maaf pak baru balas. Kebetulan minggu-minggu terakhir ini saya sibuk sekali. Materi yang bapak infokan akan segera saya forward ke teman yang akan masuk ke Humbahas nanti ya pak. Kebetulan Pemkab Humbahas belum menyelesaikan LKPD TA 2013 ke BPK untuk diperiksa. Dan terkait pertanyaan yang terakhir, biar nanti tim yang cek saja ya pak, tidak etis kalau saya jawab sekarang”, kaya Daniel via pesan singkatnya belum lama ini.

            Kemudian, dalam soal pemeriksaan, Daniel kembali menjawab, pihaknya biarpun tanpa diminta masyarakat pasti akan mengaudit semua yang menjadi bagian dari APBD. Dan itu, akunya lagi, semua itu entitas BPK.

            “ tanpa diminta masyarakatpun BPK pasti akan mengaudit semua yang menjadi bagian dari APBD semua entitas BPK, pak. Namun demikian terimakasih masukkannya pak”, kata Daniel lagi.

            Disisi lainnya, masih mengenai proyek di Jln Letkol GA Manullang soal sisa pencairan proyek tersebut 40 persen, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKD) mengakui tetap mencairkan kapan saja sisanya.

            Yang menurutnya, itu merupakan utang kepada pihak ketiga yang harus dibayar.” Itu tetap kita bayarkan karena itu utang pendek namanya”, terang Marulak Siregar sebagai bagian pembendaharaan di Kasda DPPKD kepada awak koran ini baru-baru ini diruang kerjanya.

            Marulak lagi menambahkan, setelah sisa telah dicairkan maka denda 50 persen juga akan dilunaskan oleh pihak ketiga yang akan dibayarkannya ke bagian teknis dan bukan ke DPPKD. Nantinya, bagian teknis yang akan membuat adminitrasi dan diajukan ke DPPKD, kata Marulak.
            Kemudian, Marulak menjelaskan pencairan ke pihak ketiga PT Kuala Mas yang mengerjakan proyek Jln Letkol G.A Manullang, uang muka 20 persen tertanggal 16 September 2013 lalu Rp 629.982.000,00, 40 persen 21 November Rp 1.511.956.800,00.

Soal SK, Maddin Sihombing Hanya Jawab Tanya Wakilnya



Soal SK, Maddin Sihombing Hanya Jawab Tanya Wakilnya

Dolok Sanggul, Batakpos Online
           
1 tahun lebih sudah pemberitaan mengenai surat keputusan (SK) yang keluar bersamaan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing hanya menjawab agar ditanyakan ke wakilnya sendiri.

Itupun, apakah ada secara lisan maupun secara tulisan, Maddin yang melalui kepala bagian kehumasannya, Osbon Siahaan tidak dapat menjawab.

“ Jawaban Bupati mengenai surat itu, agar ditanyakan kepada wakilnya. Dan itupun hanya disitu saja jawaban beliau”, kata Osbon menjawab pertanyaan konfirmasi wartawan belum lama ini.

Sebaliknya, Marganti Simanullang yang sudah dua periode menjabat sebagai Wabup mengakui ianya mengeluarkan surat keputusannya tentang penghunjukkan langsung kuasa pengguna anggaran (KPA) sudah sesuai aturan.

Dengan alasan, aturan dari UU 32 tahun 2004 mengenai tugas pimpinan daerah.” Kalau pak wakil mengakui SK yang dikeluarkannya itu sudah sesuai UU 32 tahun 2004”, kata Osbon lagi.

Berita sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri RI mengakui mengenai SK yang keluar bersamaan itu dapat menjadi persoalan apabila tidak ada pelimpahaan dari seorang kepala daerah. Kedua surat keputusan yang dimaksud diantaranya, Maddin Sihombing mengeluarkan SK penetapan nama-nama perlombaan sementara, Marganti Simanullang mengeluarkan SK KPA tentang alkes yang bersamaan tanggalnya 23 Mei 2012 namun berbeda nomor penetapan.


” Itu sah-sah saja ada dua SK yang bersamaan kalau ada pelimpahaan dari kepala daerah. Tapi kalau tidak ada pelimpahaan itu menjadi persoalan,” aku Reydonnyzar Maoenek mantan Kapuspen Kemendagri RI yang dikonfirmasi wartawan via telepon 30 Oktober 2012 lalu.

Reydonnyzar menambahkan lagi, tugas seorang kepala daerah bersama wakilnya sudah diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang hak dan kewajiban. Dalam aturan , kuasa dipegang oleh kepala daerah sehingga menyangkut apapun harus ada disposisi seorang kepala daerah.
            Selain itu, menyangkut pelimpahaan kuasa pengguna anggaran  menurutnya juga sudah diatur dalam PP 58 tahun 2005 pada pasal 5, 9, 10 dan 11. Dalam peraturan itu berupa menetapkan siapa kuasa pengguna anggaran dan itu harus ada rekomendasi kepala daerah lagi.
            Selanjutnya, menyangkut kepala daerah membuat kuasa kepada wakilnya untuk menentukan siapa kuasa pengguna anggaran dimungkinkan bisa saja. Karena itu ruang daerah tetapi itu semua harus ada pelimpahaan.”tetapi kalau tidak ada itu menjadi persoalan dan itu haknya Gubernur yang melakukan teguran apabila ada kesalahaan adminitrasi maupun kelalaian”, kata Rey.
         Kemudian lanjut Rey lagi, dalam pemberian kuasa yang diberikan kepala daerah juga harus diketahui apa alasan kepala daerah itu. Apakah dikarenakan berhalangan berupa sakit ataupun tugas luar. Seperti Wakil membuat SK apabila ada pelimpahaan dari kepala daerah harus diketahui dikarenakan apa.”itu tadi alasan sakit atau karena tugas luar kepala daerahnya”, kata Rey.

Proyek Minus 10 Persen Dari Denda 50 Persen Sisa 40 Persen Belum Cair



Masih Sekaitan Proyek Jln Letkol
Proyek Minus 10 Persen Dari Denda 50 Persen Sisa 40 Persen Belum Cair
Dolok Sanggul, Batakpos Online
            Uang negara Rp 3.149.910.000,00 yang digunakan untuk pengaspalan jalan, Letkol G.A Manullang tahun anggaran 2013 lalu, rugi atau untung. Pasalnya, proyek yang menelan biaya 3 miliar lebih dikerjakan oleh PT Kuala Mas, sudah didenda 50 persen sebaliknya sisa pencairan proyek tinggal 40 persen lagi alhasil minus 10 persen.
            Kepada wartawan, Firman Ramadhi Tobing pengamat pembangunan mengakui perusahaan dipastikannya rugi dikarenakan sisa proyek dicairkan 40 persen. Sementara, denda sudah dikenakkan karena perpanjangan waktu tahap pengerjaan sisa proyek sebanyak 50 persen didenda.
            Namun, katanya, setiap dalam pekerjaan pengaspalan tidak mungkin pihak ketiga akan rugi pasti dicari untung. Karena, sebelum dimenangkan pihak ketiga dilakukan tender harga hingga ke bahan dan hari pengerjaan.
            “ tapi kalau kita hitung-hitung, mungkin saja pihak ketiga tidak rugi. Pasti ada untung dan soal denda itu adminitrasi saja. Ia hanya minus 10 persen saja dari pengurangan denda 50 persen ke 40 persen belum dicairkan”, ujar Firman sembari ketawa via telepon, Kamis (3/4) siang.
            Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman melalui pimpronya Edy Lumbang Gaol ketika dikonfirmasi mengenai nilai uang denda 50 persen yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga, Edy sama sekali enggan berikan komentar.
            Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKD) Bona Santo Sitinjak melalui bagian kas daerahnya Marulak Siregar mengatakan, sisa proyek yang belum dicairkan 40 persen lagi. Dan diakuinya, proyek tersebut kena denda 50 persen lagi.
            Sebelumnya, katanya, pihaknya sudah mencairkan awal pertama sebanyak 20 persen disebut uang muka senilai Rp 629.982.000,00,  tertanggal 16 September 2013 lalu. Dilanjutkan ke 40 persen tertanggal 21 November 2013 Rp 1.511.956.800,00 dengan nama pekerjaan pengaspalan, ujar Marulak.

Penerimaan CPNS 2014 di Humbanghas Menuai Kontraversi



Penerimaan CPNS 2014 di Humbanghas Menuai Kontraversi
Dolok Sanggul, Batakpos Online
            Baru-baru ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Saul Situmorang menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengusulkan ke BKN Pusat sekitar 600 orang dibutuhkan untuk penerimaan CPNS.
Dan itu merupakan kabar baik untuk para peminat dan tentu saja menjadi angin segar bagi para pencari kerja atau bagi mereka yang bercita-cita menjadi abdi Negara. Sayangnya, disisi lain pembukaan calon pegawai negeri sipil tahun ini juga menuai kontraversi.
Pemerhati pembangunan, Firman Ramadhi Tobing mengatakan, sangat menerima usulan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan membuka lowongan pekerjaan dalam penerimaan CPNS dilingkungan kerjanya. Agar, percepatan pembangunan di Humbang Hasundutan dapat terkejar dari kabupaten lainnya.
Sayangnya, Firman tidak terlalu seratus persen menerima usulan tersebut dikarenakan mengingat banyaknya PNS telah keluar dari, Humbang Hasundutan. Bahkan, PNS yang keluar itu menurutnya PNS yang belum mencapai 5 tahun pengabdian bekerja.
Selain PNS yang belum mengabdi 5 tahun, ia juga sangat heran PNS yang berstatus memiliki jabatan diloloskan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pindah.
“ kita bisa terima usulan itu, tetapi harus dipikirin lebih luas oleh, Kemenpan. Soalnya, apa artinya penambahaan PNS toh juga ujung-ujungnya keluar”, tegasnya via telepon, Kamis (13/3) siang.
Disisi lainnya, Ericson Simbolon tokoh masyarakat mengakui, dalam mencegah mirisnya pandangan masyarakat penerimaan CPNS ujung-ujungnya ajang bisnis dengan memindahkan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus bijak dengan membuat strategi penerimaan CPNS diutamakan pelamarnya putra daerah.
Agar tidak mengurus pindah dikemudian hari. Sementara, banyaknya PNS yang keluar atau pindah dari Humbang Hasundutan adalah konsekuensi penerimaan yang bebas dari luar daerah, katanya via pesan singkatnya.
Kendatipun, lanjutnya, penerimaan CPNS di Humbang Hasundutan harus disyukuri untuk memperluas lapangan kerja dan semakin banyak personalia yang berperan aktif membangun Humbang Hasundutan. Maka kemajuan pembangunan semakin cepat dan pesat.