Rabu, 27 November 2013

Pelelangan Proyek di Murni dan Perubahaan Pada APBD 2013 Humbanghas Dipertanyakan Keabsahaannya



Pelelangan Proyek di Murni dan Perubahaan Pada APBD 2013 Humbanghas Dipertanyakan Keabsahaannya

Dolok Sanggul,

            Proyek fisik yang anggaranya mulai dari murni hingga perubahaan tepatnya anggaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2013 dipertanyakan keabsahaannya. Pasalnya, sejak APBD murni adanya peruntuhan anggaran untuk proyek fisik hingga di perubahaan masih terdengar issu terima fee diluan.

Informasi yang diperoleh wartawan, issu fee diluan hingga sampai saat ini mulai dari APBD murni hingga di Perubahaan APBD TA 2013 tetap terdengar.

            Anehnya, fee yang disebut-sebut itu bukan hanya proyek yang nilainya diatas Rp 200 juta yang sifatnya harus ditenderkan tetapi sifatnya penunjuk langsung Rp 200 juta kebawah juga harus mendiluankan fee baru menerima proyek.

            Tak segan-segan, issu fee itu berkisar 15 persen sampai 20 persen diminta. Issu fee itu di, Dinas Praswil dan Tarukim Peemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan.

            Issu fee itu selain diperoleh wartawan, Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli juga mengamini issu tersebut. Kepada awak koran ini, San Roudur Pane mengakui adanya issu proses tender hingga penunjukkan langsung soal fee.

            Diisukan fee mencapai 15 sampai 20 persen harus diserahkan pihak ketiga untuk memperoleh proyek.” Inilah menjadi pertanyaan keabsahaan tender. Kalau penunjukkan langsung bisalah tidak terpengaruh. Namun, keabsahaan proses tender itu yang harus dipertanyakkan”, kata Roudur.

             Roudur mengatakan, berkembangnya issu fee sejak proses tender APBD murni hingga sampai saat ini kepadanya memang sangat susah untuk diproses. Diakuinya, sifatnya itu antara oknum ketiga ke pihak oknum yang tertentu tanpa ada saksi.

            Namun, biarpun itu sifatnya dirasakannya tertutup tetapi issu tetap saja issu dan harus dikembangkan oleh aparat hukum. Dan itu harus, katanya.

            Pasalnya, menurut Roudur lagi, sifatnya fee itu seperti halnya pencucian uang soal suap menyuap dan itu sudah tindak pidana dugaan korupsi.” Ya bagaimana caranya dapat terkuak, itu balik kepada penyidikan aparat hukum untuk memproses”, tegasnya.

            Sementara itu, Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Manimbul Silalahi mantan staf ahli ketika hendak dikonfirmasi tidak dapat dijumpai. Sebaliknya, Sekretarisnya Johny Gultom selaku sekretaris di Dinas Praswil itu mengakui tidak ada yang mengatur peraturan soal tersebut.

            “ Tidak ada yang mengatur peraturan soal tersebut”, singkat Gultom mantan Sekretaris Dinas Kesehatan via telepon menjawab pertanyaan salah satu wartawan, Selasa (26/11).

            Sementara itu lagi, Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman (Tarukim) Rockeffeler Simamora mantan staf ahli ketika hendak dikonfirmasi diruang kerjanya tidak dapat ditemui.

Minta BPK Audit Kebenaran APBD Humbanghas



LSM MPPK2N
Minta BPK Audit Kebenaran APBD Humbanghas

Dolok Sanggul,
            Sorotan soal anggaran di Provinsi Sumatera Utara selain Kantor Kegubernuran, tak luput juga di Kabupaten Humbang Hasundutan soal APBD-nya selama ini. Malah dalam prestasi yang diperoleh, Kabupaten ini, menjadi sebuah pertanyaan bagi LSM.
Seperti halnya, LSM Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MPPK2N) menanyakan keberadaan prestasi yang diperoleh Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan yang disebutkannya apakah layak.

            LSM ini bahkan, meminta kepada Badan Pengaudit Keuangan agar melakukan kejujuran memeriksa kebenaran APBD Humbang Hasundutan.

            Demikian itu dikatakan oleh, Freddy Hermanto Hutasoit Ketua I LSM MPPK2N kepada sejumlah wartawan, Rabu (27/11).

            Hasil dari inventigasinya mengatakan, banyak anggaran yang diperuntuhkan menjadi fisik maupun nonfisik tidak sesuai spesifikasi bahkan ada dugaannya fiktif. Misalnya, soal peruntuhan anggaran dari sumber dana DAK-DR/PSDH-SDA sejak tahun anggaran 2006 sampai 2012.

            Diakuinya, Rp 24 miliar sejak tahun 2006-2012 hanya terpakai Rp 3,2 miliar saja. Hal itu hasil inventigasinya dari pihak sebagai pengguna anggaran Dinas Kehutanan, katanya.

            Dan juga, sambungnya, dibuktikan ketika diperolehnya dari salah satu mantan Kepala Dinas Kehutanan yang baru diperiksa sekaitan dana DR/PSDH-SDA tersebut. Mantan tersebut kepadanya, mengakui selama ia menjabat, anggaran yang terpakainya Rp 3,2 miliar. Dan sisanya Rp 24 miliar lagi tidak diketahuinya.

                        MPPK2N Akan Lapor ke KPK

            Masih dikatakan Freddy, dalam waktu dekat ini LSM nya akan melaporkan dugaan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ia sedang mengumpulkan fakta penyaluran anggaran tersebut agar menjadi bahan KPK untuk melakukan pemeriksaan.

            “ Saat ini kita masih mengumpulkan fakta untuk dijadikan bahan penyidikan. Karena akan kita laporkan nantinya ke KPK langsung”, ujar Freddy.


Pembagian Proyek di Humbanghas Di “Monopoli” Sekdakab

Masih Soal Proyek
Issu Berkembang
Pembagian Proyek di Humbanghas Di “Monopoli” Sekdakab

Dolok Sanggul,

            Masih soal proyek, berkembang lagi issu selain fee, pembagian proyek di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dikerjakan pihak ketiga disebut di “monopoli”, Sekretaris Daerah Saul Situmorang.

Issu itu berkembang ditengah-tengah masyarakat, apalagi para pihak ketiga selaku kontraktor dalam mengerjakan proyek yang akan diperolehnya.

            Seperti diamini oleh, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Wesli Pangaribuan kepada media online ini.” Benar issu itu ada sama kita. Dan itu kita rasakan sendiri. Karena kita juga sebagai kontraktor, akunya via pesan singkatnya, Rabu (27/11) siang.

            Dikatakannya, sejak Saul Situmorang jadi Sekretaris Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan ada perubahaan dirasakannya yang sangat nyata. Apalagi, khususnya di pembagian proyek.

            Dengan bukti nyatanya, perubahaan kepada bawahaannya (PNS-red) dalam membagikan proyek. Dimana, peran seprofesinya bergerak dianemer tidak semuanya dapat berperan lagi. Yang sebaliknya, pihak luar berdatangan yang dipakai yang notabenenya dirasakannya tidak pernah terlibat sebagai kontraktor.

            Sementara teringat perusahaan, pria kurus ini juga meyakinkan bukan perusahaan sendiri yang dipakai tetapi memakai perusahaan pihak lain.

Namun sambung Wesli, ketika perubahaan itu ada ia juga berkesampingkan apakah ada juga turut campur tangan Bupati Humbang Hasundutan.

“Kita kurang tahu juga, apakah ini atas kebijakan Bupati Drs Maddin Sihombing, ujar pria kurus ini bertanya.

            Tak itu juga, Wesli menyinggung ketika masa Maddin Sihombing yang tinggal menunggu waktu berakhirnya apa sudah diambil alih oleh, Saul Situmorang. Melainkan juga, Saul Situmorang sudah disiapkan nantinya penerus Maddin Sihombing. Hingga kebijakan semua ditangani Saul Situmorang

            “ Apakah waktu dijabatan Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing yang tinggal menunggu waktu berakhirnya jadi diambil alih oleh Sekdakab. Atau dia disiapkan nanti untuk jadi penerus Maddin. Makanya kebijakan semua ini ditangani Sekdanya sendiri”, ujarnya dengan heran.

            Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Sekretaris Daerahnya Saul Situmorang ketika hendak dikonfirmasi diruang kerjanya tidak ditempat. Sebaliknya, ketika melalui surat bertamu dengan tujuan konfirmasi tentang issu proyek di back up Sekda, tak berhasil. Menurut stafnya, Saul Situmorang masih sibuk.

Bupati Humbanghas Pentingkan Asistensi

Hari Guru
Bupati Humbanghas Pentingkan Asistensi
 
Dolok Sanggul, 
 
            Peringati ke 68 tahun, Hari Guru yang jatuhnya tiap tahun tanggal 25 November, sangat disayangkan, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing terkesan mementingkan asistensi dari pada duduk bersama dengan para guru dan siswa. Dari amatan wartawan menyebutkan, jatuhnya hari guru tanggal 25 November 2013 ini tampak seperti hari biasa.
 
            Apalagi ditenga-tengah, Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya perkantoran secretariat tidak ada melakukan upacara bersama para guru maupun siswa. Hanya saja, upacara dilakukan memperingati hari guru di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 
Dari amatan wartawan, seperti halnya, sekolah SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, para guru mulai status PNS, honor bersama siswanya memperingati dengan awal upacara. Sembari itu, para siswa memberikan bunga tanda cintanya para siswa dengan gurunya yang selama ini sudah mendidik mereka untuk menuntut ilmu.
 
            Tak luput juga, SMA Negeri 1 Dolok Sanggul bersama para gurunya dengan muridnya memperingati hari tersebut.
 
            Kepada awak koran ini, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Kepala Bagian Kehumasannya Osbon Siahaan mengamini Bupati tidak ada melakukan upacara dalam memperingati hari guru.
 
            Katanya, hari guru puncaknya akan diperingati bersama-sama dengan hari KOPRI jatuhnya tanggal 29 November.” Disatukan harinya nanti bersama hari KOPRI. Bupati saat ini lagi asistensi”, aku Osbon via selluler, Senin (25/11).  
 
            Dari amatan awak koran ini, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing bersama Sekretaris Daerahnya Saul Situmorang “nongkrong” di kantor Bappeda. Menurut para staf dikantor Bappeda itu, Bupati sedang asistensi tentang APBD.
 
            Tak hanya disitu saja, beberapa PNS mulai tingkat eselon IV, III, II keberadaannya di ruangan pendopo tepatnya perkantoran secretariat Bupati Humbang Hasundutan. Kegiatan di pendopo, mengikuti koor.
 
            Hal itu diamini oleh, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Kepala Bagian Kehumasan Osbon Siahaan.” Lagi di pendopo tulang, koor”, kata Osbon ketika disinggung keberadaannya

PNS dan Siswa Bersihkan Parit dan Halaman



PNS dan Siswa Bersihkan Parit dan Halaman

Dolok Sanggul,

            Sejak mulai pukul 08.00 wib beberapa pegawai negeri sipil di jajaran Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kebersihan mulai dari kolong parit dan halaman depan jalan lintas.

            Kegiatan itu, Selasa (26/11) mulai jam kerja masuk pegawai. Tak luput juga kegiatan itu, dilakoni oleh anak sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. Kegiatan berlangsung, sekitar Jln Kota Dolok Sanggul, mulai Jln Merdeka sampai simpang Bakara, Jln Siliwangi, Jln Melanthon dan Jln SM Raja sekitarnya.

            Dari amatan wartawan, kegiatan kebersihan yang dilakoni para pegawai negeri sipil tidak menggunakan atribut kepegawaian namun memakai pakaian biasa. Namun, anak sekolah memakai pakaian sekolahnya dan ada yang memakai pakaian olahraga.

            Selain, PNS dan siswa ada juga pegawai dari Bank Sumut dengan menggunakan pakaian biasa yang tertulis dibelakang berlogokan Bank Sumut.

            Kemudian, tepatnya di Jln Melanthon Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing beserta jajarannya juga turun ke jalan. Kesenyuman warga yang melihat, Maddin Sihombing disambut antusias dengan dibalas senyum.

            Tetapi, warga menyesalkan sejak Maddin Sihombing menjadi Bupati hingga dua periode ini baru ini turun dan bersapaan dengan warga sekitar tepatnya Jln Melanthon.

            Hal itu diakui oleh, salah seorang warga yang ketika Maddin Sihombing berpapasan dengannya dengan balasan senyuman. Warga itu ketika melihat Maddin tepatnya ianya berdiri depan rumahnya yang sedang berjualan kelontong makanan.

            Usai kegiatan bersih itu, tepatnya dilapangan kota Dolok Sanggul dibuat hiburan lucky druw. Hadir, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing, Wabup Marganti Simanullang, Sekdakab Saul Situmorang beserta jajarannya. Kajari Dolok Sanggul Herus Batubara, tokoh agama dan lainnya.

            Kepada awak koran ini, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Kepala Bagian Kehumasannya Osbon Siahaan mengamini ada kegiatan kebersihan. Menurut Osbon, kegiatan itu rangka menyambut natal oikumene jatuh pada tanggal 4 Desember nantinya.

            Masih dari amatan wartawan, kegiatan kebersihan yang dilakoni oleh para pegawai negeri sipil jajaran Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan perkantoran di secretariat Bupati sepi.

            Hanya ada dua dan tiga pegawai yang terlihat, lainnya seperti kantor bagian kehumasan, kantor bagian umum, kantor pemerintaan desa, kantor tata pemerintahaan, kantor perekonomian, kantor hukum dan organisasi pintu tertutup rapat dengan menggunakan gembong.

            Ketika pukul, 10.55 WIB ada dua oknum PNS yang tidak diketahui dari dinas mana hendak mau mengantarkan surat ke bagian umum akhirnya pulang