Kehadiran Dewan di DPRD Humbahas Minim

Ketua BKD : Dewan Hadir Tidak Hadir Bukan Masalah Karena Bukan Eksekutif

Dolok Sanggul, Batak Pos

            Luar biasa, dari 25 dewan di DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) kehadirannya dalam beberapa hari ini sangat minim. Yang ironisnya, Selasa (23/10) amatan wartawan menyebutkan, kehadiran para dewan yang dipilih masyarakat Kabupaten Humbahas dari 25 dewan hanya tiga saja yang hadir yakni, Jonser Purba, Hendrik Sihombing dan Chandra Maulae.

Namun dari ketiga dewan itu, Chandra Maulae dan Hendrik Sihombing masih tetap bertahan hingga pukul 12.45 WIB. Kedua dewan ini yang dimintai komentarnya mengakui, mereka hadir sesuai tanggungjawab sebagai dewan yang dipilih masyarakat.

“kita hadir terus kalau tidak ada halangan. Karena itu tanggungjawab kita sebagai dewan yang dipilih masyarakat. Ya kalau teman lainnya ada yang tidak hadir tidak tahu kita kemana mereka pergi. Ya penting kita hadir dan bertanggungjawab”, tegas kedua dewan ini yang masing-masing diusung dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Demokrasi Indonesia.

Masih dari amatan wartawan, kehadiran para dewan di Humbahas ini yang terkesan tidak memiliki etika tanggungjawab juga para pimpinan dewannya yakni, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE dan dua wakilnya Marganda Pasaribu, Pantas Purba turut juga tidak hadir.

Ketika hendak dikonfirmasi ke Sekretaris Dewan Poster Sianturi SH MH  diruang kerjanya, tidak berada ditempat. Sementara, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya tidak berada ditempat. Dan ketika diberi via pesan singkat, hingga berita ini dikirimkan enggan membalas.

Disisi lain, Ketua Badan kehormatan Dewan Jonser Purba kepada Batak Pos via selluler mengakui kehadiran dewan hadir tidak hadir tidak menjadi masalah karena bukan seperti eksekutif. Menurut Jonser, dalam kehadiran dewan bisa hadir apabila ada pekerjaan yang sudah dijadwalkan atas pengaduan masyarakat ataupun undangan rapat.

 Jonser juga menilai, kehadiran dewan apabila cepat pulang itu dikarenakan tidak ada pembahasan.”au naking masuk do tu kantor alai dang adong karejo gabe mulak ma. Molo taringot na tu tatib dang adong I. hita dang songoni eksekutif, molo hita bohi do digan masuk tu kantor”, terang Jonser yang diusung dari Partai PAN.

Jonser ketika ditanya keberadaan tiga pimpinan dewan, ia mengatakan Ketua DPRD lagi mendampingi komisi C untuk study banding. Sementara dua wakilnya, Marganda Pasaribu pulang ke Medan sedangkan Pantas Purba sedang mengikuti pesta di Jakarta”, katanya.

Minimnya kehadiran para dewan di DPRD Humbahas ini, seorang mantan anggota dewan menilai etika moral ataupun tanggungjawabnya perlu dipertanyakan. Seharusnya, moral para dewan yang dipilih oleh masyarakat Humbahas standby di perkantoranya sendiri untuk menerima informasi kapan saja.

 “tetapi kalau sudah seperti itu, ini sudah harus menjadi sikap tegas dari partai masing-masing. Yang kemudian dilaporkan ke fraksi. Dimana fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari partai sehingga fraksi itu yang akan melakukan tegoran para dewan yang berdiri di DPRD Humbahas”, kata Erikson Simbolon yang diusung dari Partai Golkar.

Menurut Erikson lagi, idealnya seorang anggota dewan moralnya yang perlu atas kehadirannya dan tidak musti ada pembahasan maupun menerima infomasi dari masyarakat maka kehadirannya siap masuk kantor. Karena segala informasi yang ingin diketahui oleh para dewan pusatnya ada dikantornya sendiri.

Sehingga informasi yang diperoleh dapat didaur yang kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan rapat dalam perlengkapan dewan.”jadi tidak musti harus hadir masyarakat memberikan informasi baru seluruh dewan itu datang. Tetapi idealnya moralnya yang penting sudah sejauhmananya tanggungjawab para dewan ini yang dipilih oleh masyarakatnya”, tegas Erikson.gam 

Seorang Dewan Dari Partai Golkar Kritik Pemakaian Mobil Dinas Tidak Tupoksinya

Dolok Sanggul, Batak Pos

            Kehadiran mobil dinas yang diberikan aparatur, Pemkab Humbahas untuk alat kelengkapan DPRD Humbahas menjadi sorotan tajam dikritik oleh seorang dewan dari Partai Golkar. Hendrik Sihombing kepada wartawan, Selasa (23/10) mengakui bahwasanya mobil dinas yang dipakai tidak jelas peruntuhannya diberikan kepada siapa.

            Dan ironisnya lagi, menurut Hendrik, mobil dinas ada yang memakai seorang anggota dewan tetapi malah kebanyakan “parkir”  dirumah. Sementara anggaran dalam belanja mobil dinas itu terus berjalan tanpa diketahui peruntuhan mobil itu untuk siapa.

            “memang sangat kita kritik dalam pemakaian mobil dinas yang ada di DPRD Humbahas ini. Kita tidak tahu kebijakan siapa yang memberikan mobil dinas sementara ada mobil yang dipakai tetapi bukan tupoksinya dan itu malah kebanyakan “parkir” di rumahnya”, katanya yang didampingi Chandra Maulae dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia.

            Hendrik mengatakan lagi, dalam kelengkapan di DPRD yang sesuai tata tertib dewan seakan-akan tidak berfungsi secara kasak mata dilihatnya. Contoh diambilnya, dalam mobil dinas yang sering dipakai para fraksi dan Ketua DPRD Humbahas merek terios.

            Yang seyogianya, katanya, dalam kelengkapan DPRD di tatib harusnya bagian komisi yang harus salah satu dapat memakai kendaraan dinas.”Tetapi kita rasakan sampai saat ini komisi seperti kami bagian komisi A tidak ada memakai mobil dinas. Lucukan kebijakan apa yang sebenarnya dipakai dan bukan sesuai peraturan yang dibuat,” ujar Hendrik.

Menurut Hendrik, sementara kita lihat di pasal 33 ayat 3 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dijelaskan fraksi dapat diberi fasilitas berupa sarana dan anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud sarana adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor tidak termasuk sarana mobilitas.

Sedangkan, yang dimaksud anggaran adalah kebutuhan belanja menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan ke secretariat. “kita secara khusus bukan cemburu tetapi berjalanlah sesuai peraturan di tata tertib dewan. Kalau memang sesuai tupoksi yang memakai kita tidak perlu kritik itu tetapi ini yang memakai bukan tupoksinya. Kan tidak masuk akal”, tegas Hendrik.

Chandra Maulae juga ikut nimbrung dengan mengatakan, dalam pemakaian memang dirasakannya bukan pada tupoksinya yang memakai. Dan anehnya lagi, banyak kendaraan operasional di DPRD Humbahas tidak tahu dalam anggaran perawatannya selama ini.

Ia menyinggung, karena mobil yang baru dipakainya sering mengalami kerusakan dan harus dibiayainya sendiri sebelum dimasukkannya ke dalam perawatan. Menurut Chandra, apabila mobil dinas yang sudah tidak layak dipakai diharapkannya dapat dilelang karena tupoksi dewan bukan hanya dikantor saja tetapi juga turun ke jalan. Sementara jalan di areal kawasan dingin Humbahas ini banyak yang bertanjakkan, katanya.gam