Masyarakat Humbahas : Itu Kepentingan Siapa, Pemda Setempat Atau Provinsi

Masyarakat Humbahas : Itu Kepentingan Siapa, Pemda Setempat Atau Provinsi

Dolok Sanggul, BPB

            Masih sekaitan akses jalan lintas Sumatera Utara Parlilitan-Salak Pakpak Bharat, masyarakat Humbang Hasundutan balik tanya itu kepentingan siapa pemerintahnya atau Provinsi.

Menurut Ericson Simbolon menanggapi, harusnya itu kepentingan Pemerintahaannya (Pemkab Humbahas-red) dikarenakan agar membuka kemajuan akses perekonomian masyarakatnya sendiri.  

Demikian itu dikatakan Ericson dari salah satu tokoh masyarakat Humbang Hasundutan kepada awak koran ini, Minggu (16/6) di Dolok Sanggul.

Eric mengemukakan, tertundanya pembangunan jalan itu siapa yang harus lebih berkepentingan sama sekali tidak diketahuinya namun ia lebih mengetahui banyaknya yang berperan harusnya pemerintahaannya itu sendiri.

Dikarenakan, Eric mengetahui pajak pendapatan akan diperoleh sangat besar oleh pemerintahaannya sendiri dikarenakan telah terbukanya akses jalan lintas yang ditempuh antar Parlilitan-Salak Pakpak Bharat hanya 1 jam.

Dan juga bila ke Kabupaten Dairi bisa menempuh 2 jam.” Maka itu dipastikan perekonomian berupa tukar guling pasar antar masyarakatnya sendiri dengan tetangga sangat cepat”, tegasnya.

Ketika disinggung kemungkinan karena perbedaan pembayaran PSDA/DR, Eric mengakui tidak menjadi soal.” Itu tidak jadi soal. Seperti yang kusampaikan tadi, kalau memang untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Pemerintah kita ini harusnya lebih berperan aktif untuk mengusahakan agar jalan tersebut dapat terealisasikan”, ungkapnya.

Eric mengakui, sebaliknya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ia shalut memperjuangkan hak masyarakatnya hingga pembukaan jalan itu dapat terealisasikan. Dan menurutnya info yang diperolehnya, Pemkab Pakpak Bharat mau membayar sebahagian PSDA/DR asalkan jalan itu dapat tembus Parlilitan dari kawasan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Harusnya, Pemerintah Humbang Hasundutan dapat mencontoh pemerintah tetangganya bila memang persoalannya pembayaran PSDA/DR. “ gimana kalau kita soalkan makan minum yang terus tertuang di APBD yang begitu tinggi tiap tahunnya tertampung di setiap dinas maupun dikantor sekretatriatnya sendiri , kenapa kalau memang soal PSDA/DR itu tidak bisa dianggarkan.

            Lebih bagus diperkecil makan minum itu demi kepentingan masyarakatnya dapat memasukkan anggara PSDA/DR. Kemudian, tak hanya disitu saja banyak juga upaya berupa upaya lobi ke pemerintah pusat dan provinsi. Bila penting dana CD TPL dialihkan ke pembayaran PSDA/DR, tegasnya.

            Sama halnya juga dikatakan oleh, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt Jendyaman Gultom. Namun Jendyaman tidak mengetahui lebih jelas kenapa tertunda dan sampai dimana persoalan itu malah ia meminta kepada Pemerintah Humbang Hasundutan agar memingkirkan rakyatnya demi kemajuan perekonomian rakyatnya sendiri.