BLSM di Humbahas Tidak Merata

BLSM di Humbahas Tidak Merata

Dolok Sanggul, BPB

            Penduduk masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan sekaitan menerima bantuan langsung masyarakat (BLSM) , banyak yang tidak kebagian. Rata-rata penduduk yang tidak kebagian faktor ekonominya rendah digaris kemiskinan.

            Seperti yang diutarakan boru Simanullang warga Desa Hutajulu Kecamatan Pollung mengakui, tidak ada menerima program pemerintah pusat terkait BLSM. Dan iapun tidak mengetahui sama sekali program tersebut dikarenakan tidak ada yang mendata ke rumahnya.

            Bahkan, ketika ditanyanya kepada kepala desanya kenapa ianya tidak mendapatkan kartu BLSM itu, mengakui bukan pihaknya yang mendata melainkan dari pihak BPS. Akhirnya, dengan tanpa ada membawa harapan, boru Manullang yang sehari-hari kerjanya ke ladang menanam padi ditanah milik orang ini pulang kerumahnya.

            Tak hanya boru Manullang itu saja, warga Desa Silagalaga, Desa Janji dan sekitarnya bermarga Simanullang mengeluhkan kisahnya tidak memperoleh malah merasakan terjadi diskriminasi melihat beberapa warga yang disekitar itu ekonominya tercukup menengah memperoleh BLSM.

            Merekapun serupa dengan boru Manullang itu menanyakan kepada masing-masing kepala desanya dan mengakui bukan dari data kepala desa yang diminta. Sebaliknya, seorang petugas tidak diketahui yang mendata bagi masyarakat untuk memperoleh BLSM.

            “ Masa bukan data dari kepala desa yang diminta. Sebaliknyua seorang warga diluar dari desa yang mengakui petugas pendataan BLSM. Itu menurut pengakuan kepala desa sekitar ini. Kan jadi lucu, apakah petugas itu tahu mana warga yang membutuhkan BLSM itu. Apalagi petugas itu bukan warga sekitar ini”, tandas marga Manullang berumur 54 tahun.

            Sementara, Jonter Sinaga Sekretaris LSM Garda P3ER mengakui keprihatinanya melihat banyaknya masyarakat yang benar-benar harus memperoleh BLSM malah tidak. Diakuinya, itu suatu ketindak kebodohan pemerintah sendiri yang dimana dalam pendataan peroleh BLSM tidak disatupadukan bersama-sama dengan petugas yang dilapangan.

            Harusnya, setelah keluarnya kebijakan pemerintah pusat , pemerintah daerah membuat petugas dilapangan dari setiap desa dan harus warga sekitar itu. Itu bila kepala desanya masih kekurangan data kependudukan untuk mendata warganya yang benar-benar membutuhkan BLSM, tegasnya.

            Tapi yang kita lihat, pemerintah daerah ini malah hanya diam diri dan tidak ada melakukan upaya agar mendaur ulang pendataan yang dibuat oleh petugas pendataan yang bukan dari kepala desa datanya. Sementara, masyarakatnya masing-masing sudah mengeluh ke setiap kepala desanya kenapa ada yang tidak kebagian dan malah yang memperoleh faktor ekonominya menengah.

            “ Kebijakan seperti ini yang kita khawatirkan. Pasti ada permasalahaan dan permasalahaan ini bukan dari atas kebijakan pemerintahaan pusat sekaitan BLSM tetapi oknum-oknum petugas yang mendata masyarakat  tidak becus dan tidak memiliki data yang akurat”, tegasnya.

            Sambungnya, ini juga tak luput atas perhatian DPRD sendiri apakah mengetahui adanya pembagian BLSM tidak merata. Namun bila nmelihat kejadian ini, Jonter menduga DPRD tidak mengetahui dikarenakan sampai saat ini masih ada keluhan masyarakat kepadanya.

            Sebaliknya, apabila diketahui DPRD yang menurutnya pasti akan ada melakukan rapat bersama-sama dengan pihak eksekutif dan petugas pendataan BLSM. Dan tidak ada keluhan lagi dari warga, katanya.

            Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan melalui Kepala Bagian Kehumasan Osbon Siahaan yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya tidak ditempat. Sehubungan itu juga, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban juga tidak ditempat.