Kesejahteraan Guru Honorer di Humbanghas

Kesejahteraan Guru Honorer di Humbanghas

Bupatinya Diminta Buat Perda Standarisasi Gaji Guru Honorer

Dolok Sanggul, Batakpos Online

            Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing diminta untuk membuat Peraturan Daerahnya tentang standarisasi gaji guru honorer dari pada mirisnya pandangan para guru dianggap diskriminasikan nasib guru honorer,  atas kesejahteraannya yang sangat minim.

 “ Saatnya Bupati Maddin Sihombing memikirkan gurunya. Canya buat Perda tentang standarisasi gaji guru honorer, dari pada mirisnya para guru ke Bupati mendiskriminasikan nasib mereka, tegas Jonter Sinaga Sekretaris LSM Garda P3ER (Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat) kepada wartawan, Minggu (20/10) siang.  

            Sebelumnya, Jonter mengatakan, persoalan guru yang bukan PNS maupun guru honorer yang honornya dari Pemerintah melainkan honorer dari komite sekolah memang sangat memprihatinkan nasibnya. Apalagi, guru honorer yang saat ini ditingkat SMA/SMK dan Madrasah.

            Pasalnya, tingkat SMA/SMK guru honorer dulunya tahun2012 honor diperolehnya dari dana komite sama sekali tidak ada lagi bahkan kucuran dana BOS. Melainkan gaji honorer yang diperolehnya, dari guru honorer yang digaji dari APBD dengan dibagi-bagi serta menerima les milik temannya status PNS, kata Jonter.  

            Menurut Jonter, Bupati sudah saatnya memikirkan tenaga honorernya bukan hanya memikirkan pembangunan sekolah maupun jalan tetapi tidak memikirkan nasib tenaga pendidiknya yang bukan PNS maupun dari honor Pemerintahnya sendiri.

Saatnya, Bupati memikirkan dengan membuat Peraturan Daerahnya untuk gaji honorer tentang standarisasi gaji guru honorer.” Itu tadi, tenaga guru honorer paling banyak mengisi pelajaran yang diembannya mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK serta tingkat Madrasah”, pintanya.

            Menurut Jonter lagi,  dengan adanya peraturan yang dimaksudnya itu agar perbedaan honorer yang digaji dari komite dengan honorer digaji Pemerintah dapat disamakan. Selain disamakan, Bupati juga mengirimkan seluruh nama tenaga honorernya agar kesejahteraan guru honorer dapat dipikirkan pemerintah pusat.

            Sementara itu lagi, Jonter menilai harusnya Bupati bersyukur kepada guru honorernya mau menyisihkan waktunya memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi yang diajarinya. Sementara, timbal balik kepada guru honorer itu tidak dapat mncukupi kebutuhannya sendiri.

            “ Makanya itu kita minta, Bupati sudah saatnya memikirkan kesejahteraan guru honorernya buat peraturannya sendiri tentang stadarisasi gaji guru honorer”, pintanya lagi.  

            Menurut Jonter lagi, persoalan gaji guru honorer diakuinya bukan di daerah Humbanghas ini yang sangat memprihatinkan sebaliknya di daerah lainpun juga terjadi. Akan tetapi, ia memastikan daerah lainnya sudah memikirkan. Seperti dicontohkannya, daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat.

            Pemerintahnya, sebut Jonter, telah memikirkan nasib guru honorernya akan membuat Perda standarisasi gaji guru honorer tahun 2014.

“ Pertanyannya, Bupati kita apakah mau seperti Bupati Bogor memikirkan nasib guru honorernya. Kita lihat saja, maukah Bupati kita mendengar jeritan para guru honorer yang selama ini terus di suarakan oleh media,” katanya.