Bupati Humbahas “Kangkangi” Inpres ?

·         Camat Pakkat Akui Tidak Ada Bentuk Uang

Dolok Sanggul, BPB

            Masih sekaitan perusahaan PT Energi Sakti Sentosa yang membangun PLTA di Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, berkembang informasinya lagi disebut-sebut Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing “kangkangi” Intruksi Presiden bernomor 10 tahun 2011.

            Sebelumnya, pemberitaan di media masa maupun media awak koran ini tentang PT ESS yang mendirikan PLTA di Desa Purba Bersatu Kecamatan Pakkat berkembang informasi didalam kawasan hutan. Namun demikian, pihak aparatur Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan mengklaim itu diluar kawasan hutan.

            Mereka mengklaim berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan bernomor S.906/VII/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 dilihat dari peta dengan skala 1.50.000. Disebutkan isinya itu sesuai peta tersebut, berada di areal lokasi Areal Penggunaan Lain (APL). Kemudian, isi surat itu bukan merupakan izin melainkan memberikan telaan areal PLTA.  

            Kemudian, berselang dalam mencuatnya terus pemberitaan mengenai PT ESS yang mendirikan PLTA di Desa Purba Bersatu, berkembang informasi lagi Bupati telah “kangkangi” Intruksi Presiden bernomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

            Dalam isi inpres itu menyebutkan, Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain.

            Selain dari inpres itu juga, Keputusan Menteri Kehutanan menyangkut Inpres bernomor SK 2271/Menhut-VII/IPSDH/2012 tentang penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahaan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi II).

 Sementara itu, Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Mindrod Sigalinggi yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya menyangkut intruksi Presiden itu tidak berhasil dijumpai. Ketika diklarifikasi melalui via telepon tidak aktif.

Kemudian, mantan pejabat Kepala Dinas Kehutanan Marco Panggabean ketika hendak dijumpai diruang kerjanya di Dinas Pertanian tidak ditempat. Ketika dihubungi enggan mengangkat dan ketika diberi via pesan singkat pertanyaan tidak dijawab.

                                    Pelesan Tanah Tidak Ada Bentuk Uang

Disisi lain masih sekaitan PT ESS membangun PLTA di Desa Purba Bersatu itu, mantan Camat Pakkat Radna F Marbun mengatakan, lokasi PLTA tepatnya di Desa Purba Bersatu yang awalnya sudah ada kesepakatan antara masyarakat untuk pelepasan tanah tentang pembangunan tersebut.

Radna yang baru dilantik menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat itu juga mengakui lagi dalam kesepatakan itu tidak ada berbentuk uang.” Sesuai surat dari Kepala Desa kita mereka sudah oke sama oke. Dan kita buat surat rekomendasi ke Bupati”, katanya kepada awak koran ini via telepon baru-baru ini.

Sembari itu, ketika dikirim via pesan singkat tentang pelepasan tanah ada berbentuk uang, Radna mengakui tidak ada.”gak bang”, jawabnya singkat sembari menambahkan lagi,” kita kurang tau ito tentang uangnya tks.

Kesempatan, PNS di Humbahas Banyak Korupsi Waktu

Dolok Sanggul, BPB

            Sudah diberikan amanah dalam tugas pokoknya sebagai pegawai negeri dan itupun dibayar kerjanya oleh Negara. Senin (20/5), ternyata mencari kesempatan dan kesempitan oleh pegawai yang ada di Humbang Hasundutan ini untuk korupsi waktu bahkan ada yang tidak hadir mulai pagi hingga sore.

            Dari amatan wartawan menyebutkan, sebanyak 5026 pegawai yang di Humbang Hasundutan ini diantaranya terlihat di bagian kantor secretariat  daerah Bupati Humbang Hasundutan disetiap perkantoran bagiannya ada yang buka karena sebahagian pegawainya masuk kerja dan ada yang tertutup pintunya.

            Selain di perkantoran secretariat itu, juga di perkantoran tano tubu yakni, DPPKD, Dinas Capil, Perhubungan dan Pariwisata, Kesehatan, Perindakop, Dinas Pendidikan, Sekwan, Peternakan dan Perikanan, Kantor Perizinan, Tarukim ada beberapa pegawainya yang korupsi waktu.

            Kemudian, diluar perkantoran tano tubu di RSUD, KB, BKD, Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebersihan, BPMD, Praswil juga hal serupa. Sekaitan dengan ketidakhadirnya beberapa pegawai itu, ada aktifitas yang harusnya dikerjakan malah tertunda.

            Seorang masyarakat menanggapi hal itu, mengakui hal itu sudah tidak wajar dikarenakan adanya hari besar yang bukan kalender merah.” Itu sudah tidak wajar, ya buatlah waktunya kalau mau beribadah siapa yang larang. Tetapi kan tugas pokoknya diutamakan. Bukan karena cari kesempatan dan kesempitan dalam hari. Sementara bukan hari kalender merah artinya hari libur”, ujar seorang warga bermarga Manullang saat di warung.

            Marga Manullang ini juga menyinggung, bagaimana dengan masyarakat biasa yang pencariannya dari pertanian.” Kita lihat dalam beberapa hari ini, ketepatan hari ini juga banyak yang mengambil padinya. Itu karena apa, kebutuhan pokoknya dari pertanian padi itu. Dibuat waktu kesempatannya untuk mengambil emenya (padi-red)”, tegasnya.

            Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Kepala Bagian Kehumasannya Osbon Siahaan ketika dijumpai diruang kerjanya terlihat tertutup ruangan kerjanya. Sembari itu, dihubungi via telepon enggan mengangkat dan ketika diberi pertanyaan apakah ada surat edaran Bupati, Wabup, Sekda untuk seluruh pegawai yang ada di Humbahas ini terkait pada hari ini, tak kunjung dibalas.

Disisi lain, masih dari amatan wartawan menyebutkan, memang soal korupsi apalagi koruspi waktu sudah hal biasa di tubuh beberapa pegawai yang ada di Humbang Hasundutan ini. Pasalnya, tidak lama ini, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Marganti Simanullang didampingi, mantan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik kini sebagai Kadis Tarukim Rockeffeler Simamora, Kabag SDA Helder Simanullang, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Joses Pardosi dan beberapa pegawai lainnya sidak ke setiap ruangan bagiannya di kantor secretariat daerah.

Dalam sidaknya itu sekira pukul 10.15 WIB, ada beberapa pegawai yang kursinya kosong dan belum ditempatin untuk melakukan pekerjaannya seperti bidang masing-masing. Ketidakhadiran beberapa pegawai itu, Marganti sempat menanyakan kepada setiap kepala bagiannya. Anehnya jawaban kepala bagiannya itu mengakui, stafnya belum masuk dan tidak diketahuinya apa alasan hingga sampai kehadiran Wabup itu sidak.  

Disela sidak itu juga, Marganti melihat tata pengelolaan kebersihan disetiap perkantoran bagiannya. Ada juga yang terkesan amburadul dan anehnya begitu mendapat teguran, suasana perkantoran disetiap bagiannya itu semakin bersih dan ada yang tidak terpakai berupa barang-barang bentuk meja dan kursi diganti.

Bupati Humbahas Terima Surat “Cinta”

Dolok Sanggul, BPB

            Jumat (17/5) kemarin disela melantik 9 pegawai eselon II dan 59 pegawai eselon II, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing menerima surat “cinta” dari salah satu seorang oknum PNS di jajaran Kantor Pertambangan dan Energi.

            Oknum ini merasakan diduga seperti terzolimin atas hasil kinerjanya sementara disebutkannya, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing pernah mengatakan kepadanya pekerjaannya sangat bagus. 

            “ ya benar ada kukasih surat disela pelantikan itu kepada, Wakil Bupati dihadapan Sekretaris Daerah. Diisi surat itu ada kujelaskan semuanya”, aku B Silitonga kepada wartawan  via telepon, Senin (20/5).  

            Isi keterangan oknum pegawai ini yang diperoleh menyebutkan, “ pertimbangan apa dasar Baperjakat mengusulkan aparatur Pemkab Humbahas untuk dilantik pada suatu jabatan eselon III. Saya sangat termotivasi, bersemangat kerja keras atas pernyataan Pak Bupati kepada setiap SKPD yang bapak pimpin. Dimana saya mengajukan pertanyaan, Bapak langsung merespon. Bahkan mengakui saya yang paling berperan dan paling senior di Kantor Pertambangan dan Energi.

Namun, lanjut isi surat itu menyebutkan, pernyataan Bapak diatas tidak serta merta menjadi penilaian criteria jabatan yang Bapak berikan kepada saya dan semua saya ungkapkan diatas diketahui oleh unsur SKPD, Bapak Sekda lama (Martuamman Silalahi-red), Bapak BKD pada saat finalisasi evaluasi RAPBD Tahun 2011 dan pertemuan tanggal 14 Juni dimeja kerja Bapak Bupati Humbahas.

Sebelumnya, oknum pegawai ini kepada wartawan membeberkan terkait pernyataan surat cintanya tersebut mengungkapkan, sangat kecewa.” Apa yang saya katakan dalam surat tersebut adalah bukti loyalitas kepada Bupati selama ini yang memberi semangat kerja saya. Tetapi hasil dari pernyataan dan pemberian semangat dalam jabatan yang kita harapkan sesuai tugas dan kemampuan selama ini tidak kunjung datang”, kesalnya.

Sementara itu, Sekrearis Daerah Saul Situmorang melalui Kepala Bagian Kehumasannya Osbon Siahaan ketika dikonfirmasi diruang kerjanya tidak ditempat karena kondisi pintu masuk ke bagian kehumasan itu tertutup. Ketika dihubungi enggan mengangkat.

Pembangunan USB SMP 5 di Lintong Ni Huta Tak Berjalan

Dolok Sanggul, BPB

            Dipertanyakan, pembangunan unit sekolah baru (USB) di SMP 5 Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan tak kunjung berjalan. Sementara, seiring ingin berjalannya pembangunan itu ternyata anggarannya sudah nongkrong.

            Kepada wartawan, Kamis (16/5) Sekretaris Komite Pelaksanaan Pembangunan itu Pandapotan Sihombing mengatakan kegiatan untuk membangun USB SMP 5 tidak berjalan hingga sampai saat ini dikarenakan belum ada kebijakan dari pihak Dinas Pendidikan kepada mereka. Ia beralasan, sebelumnya ketua komitenya bersama dengannya akan menerima anggaran untuk pembangunan sekolah tersebut yang sebelumnya terlebih dahulu dibentuk komite pembangunan.

            Namun ditengarai kondisi, ketuanya itu mengalami kondisi kurang sehat hingga akhirnya pergantian ketua.” Inilah kendalanya sampai saat ini Kadis Pendidikan Wisler belum keluarkan rekomendasi dalam pergantian ketua. Padahal, uang sudah nongkrong direkening komite”, sebutnya.

            Lebih lanjut Dapot menjelaskan, seiring pembangunan sekolah itu ia mengakui itu usulan dari tahun 2009 lalu sebelumnya oleh Pensus Sihombing mantan Kadis Pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan terealisasi memasuki TA 2011 lalu yang diketahui oleh Kadis Pendidikan Wisler Sianturi, katanya.

            Setelah mengetahui anggaran itu sudah ditampung, ia bersama masyarakat melakukan pembentukan berupa komite pembangunan dan pelepasan hak tanah. Dan itupun sudah diketahui oleh, Bupati dengan menandatangani mengetahui pelepasan hak tanah diatas material 6000, akunya lagi.

            Tak hanya disitu saja, Dapot juga menerangkan lagi sekaitan anggaran yang sudah nongkrong di rekening komite yang pengirimanya secara bertahap tidak dipungkirinya seperti ada berkolaborasi antara Kadis Pendidikan dengan pihak rekanan yang diketahuinya adik pejabat dinas tersebut agar kegiatan itu dapat dijalankan. Sementara, lanjutnya, dalam kegiatan pembangunan itu ia mengetahui bentuk anggarannya swakelola dikarenakan juklisnya ada samanya.

            “ Mungkin ini ada kolaborasi juga selain tidak mau meneken pergantian ketua, antara Kadis dengan pihak rekanan. Sejauh ini adiknya disebut-sebut yang mengerjakan itu. Sementara peruntuhan anggaran ini sifatnya swakelola sesuai juklisnya ada sama kita”, bebernya.

            Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing melalui Kepala Dinas Pendidikan Wisler Sianturi ketika dikonfirmasi diruang kerjanya tidak dapat ditemui dikarenakan sedang rapat. Ketikaa dihubungi enggan mengangkat sedangkan dikirim via pesan singkat sekaitan terkendalanya pembangunan SMP 5 itu dikarenakan apa sedangkan anggaranya sudah nongkrong, juga tidak dibalas.

Bupati Humbahas Bawa Calon Kabinetnya Ke Eropa ?

Dolok Sanggul, BPB

            Issu pelantikan menjadi “buah bibir” di lingkaran aparatur Pemerintahaan Kabupaten Humbang Hasundutan, selain dikalangan masyarakat umum saja. Pasalnya, di tahun 2013 ini disebut-sebut sudah ada undangan kepada setiap PNS yang mau menerima naik jabatan akhirnya gagal.

              Kemudian, memasuki di bulan Mei 2013 ini juga disebut-sebut akan ada pelantikan namun issu itu bisa gagal bisa tidak. Pasalnya, informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, Bupati Humbang Hasundutan Maddin Sihombing bersama istrinya Anny Rosma Napitupulu membawa beberapa calon kabinetnya ke Eropa.

            Kepada wartawan, Kamis (16/5) Sekretaris Daerah Saul Situmorang melalui Kepala Bagian Kehumasannya Osbon Siahaan membantah Bupati dan istrinya membawa beberapa calon kabinetnya ke Eropa. Osbon menjelaskan, yang berangkat ke Eropa hanya istrinya Maddin Sihombing bersama para istri-istri lainnya tidak diketahui siapa orangnya yang bukan dikategorikan Ibu PKK, katanya.

            “ Hanya ibu yang berangkat bersama ibu-ibu lainnya yang bukan dari tim PKK. Dan keberangkatan ini tidak memakai dari APBD”, kilah Osbon. Kemudian, Osbon lebih lanjut menjelaskan sekaitan issu pelantikan, menurutnya akan ada pelantikan besok (Hari ini-red) namun ia lebih tidak dapat memastikan kebenaran pelantikan itu.” Besok kemungkinan ada tulang”, akunya sembari ketika ditanya apa pasti, Osbon menambahkan,” itulah menurut fillingku tulang.

            Sementara itu, ajudan Bupati Humbang Hasundutan Ferry Sinaga membantah kepergian Bupati bersama istrinya ke Eropa.”gak bang”, singkat Ferry menjawab via pesan singkat. Sembari lebih lanjut ketika ditanya jadi posisi beliau dan istrinya, dimana? Fery enggan menjawab.

            Disamping itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Laurencius Sibarani ketika dikonfirmasi diruang kerjanya tidak ditempat. Dan ketika dihubungi via telepon, nomor yang dituju tidak aktif bahkan dikirim via pesan singkat tidak dibalas.

            Terkait issu pelantikan itu, kembali berkembang informasi yang diperoleh pejabat yang akan dilantik seperti halnya, Manimbul Silalahi kembali menduduki jabatan Kadis Praswil sedangkan pejabat yang lamanya Tumbur Hutagaol direkomendasikan ke Kadis Tarukim, Asisten Adminitrasi Umum dan Kesejahteraan Lamhot Hutasoit direkomendasikan ke Kepala BKD sedangkan pejabat lamanya Laurencius Sibarani mengisi jabatan Lamhot.

            Kemudian, mengisi kekosongan sebagai Kepala Bappeda diisi oleh Asisten Pemerintahaan Tony Sihombing sedangkan mengisi kedudukannya itu dijabat oleh Makden Sihombing dari Kabag Tapem.

Sementara itu, berita sebelumnya Manimbul Silalahi dari staf ahli bidang pembangunan pindah mengisi kekosongan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan dari Wisler Sianturi digantikan oleh Lamhot Hutasoit yang saat ini pejabat Asisten Adminitrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dari AP Marbun digantikan oleh MPR Manullang yang saat ini pejabat Kepala Kantor Kesbang dan Tibum.

            Kemudian, AP Marbun dipromosikan ke Badan Penanggulangan Bencana, Rockeffeler Simamora dari staf ahli bidang hukum dan politik dipromosikan ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang saat ini kosong. Selanjutnya, Maddin Sihombing juga mengisi pejabat eselon III antara lain, Sabar Purba selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Umum digantikan oleh Pangarantoan Lumbantoruan yang saat ini pejabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

            Radna F Marbun dipromosikan ke Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang saat ini masih sebagai Camat Pakkat, Rich J Simamora dipromosikan ke Kepala Kantor Kesbang dan Tibum yang saat ini masih pejabat Camat Dolok Sanggul.